Skip navigation


“RASA AMAN DAN TERLINDUNGI DARI BENCANA ADALAH HAK ASASI RAKYAT!!”

Memaknai masalah penanganan bencana sebagai sebuah kebutuhan mendasar manusia adalah lahir dari keyakinan; bahwa hidup manusia pada hakekatnya adalah berharga dan bermartabat. Bahwa setiap manusia mempunyai hak-hak dasar (basic rights) serta akses yang sama atas sumber-sumber kehidupan. Ditempatkannya hidup dan kehidupan sebagai hak dasar setiap manusia mempunyai implikasi bahwa semua langkah harus diambil demi mencegah atau meringankan penderitaan manusia baik itu diakibatkan oleh konflik maupun bencana. Seperti halnya Aceh, dimana konflik selama 30 tahun dan bencana terbesar abad ini; tsunami; terjadi.

Bencana tsunami yang melanda pesisir Aceh pada tanggal 26 Desember 2004, merupakan salah satu bencana alam terburuk dalam sejarah. Lebih dari 130.000 orang meninggal di Indonesia saja, dan 500.000 lainnya kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian, serta keluarga mereka. Dalam hitungan hari, dunia menggerakkan program bantuan darurat terbesar yang pernah ada; pemerintah asing, komunitas dan organisasi swasta, termasuk 500 lembaga pemberi bantuan, datang ke Aceh untuk memberi bantuan makanan, minuman, dan tempat berlindung bagi mereka yang selamat.

Ketika tsunami melanda Aceh pada tanggal 26 Desember 2004, sistem kesehatan yang memang sudah terpuruk akibat konflik berkepanjangan selama 30 tahun pun hancur. Bahkan sebelum tsunami terjadi, akses pada fasilitas kesehatan sudah lebih rendah dibandingkan daerah-daerah lain di Indonesia, gizi buruk merupakan masalah serius, dan tingkat cakupan vaksinasi tertinggal dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang ada di Indonesia. Kurangnya akses ke berbagai layanan kesehatan artinya hampir tiga dari 100 wanita akan meninggal pada waktu melahirkan, dan 4% dari bayi yang baru lahir tidak akan lahir dengan selamat (Kementerian Kesehatan Indonesia, 2005). Sehat bukan hanya merefleksikan prospek untuk hidup lebih lama, bahkan juga menjadi fondasi untuk hidup lebih produktif secara sosial maupun ekonomi. Jadi, bebas penyakit adalah syarat utama untuk hidup lebih maju. Maka wajar saja kalau di negara-negara maju, angka kematian sangat kecil. Bandingkan saja, dari 1000 kelahiran bayi di Indonesia, 33 diantaranya meninggal. Sementara Malaysia, tetangga kita, hanya 8 yang meninggal dari 1000 kelahiran (UNDP, 2003).

Selain itu, bencana ini juga menghancurkan lebih dari 400 fasilitas kesehatan, dan menewaskan sejumlah dokter, perawat dan pekerja kesehatan lainnya yang sangat dibutuhkan untuk membangun kembali sektor kesehatan paska tsunami. Sesudah tsunami, tanggapan yang cepat dari komunitas bantuan internasional dan pemberian bantuan kesehatan pokok dan penting bagi masyarakat korban tsunami membantu mencegah penyebaran penyakit yang dikhawatirkan dan penyakit yang dibawa oleh air. Namun komitmen yang serius ada di depan mata adalah untuk membangun kembali sektor kesehatan yang hancur.

Disadari atau tidak, sepanjang tahun 2004 hingga 2007 belakangan ini, bencana besar telah terjadi di Asia, Afrika, dan Amerika. Ratusan dari ribuan orang meninggal dan berjuta-juta orang mengalami perubahan dalam kehidupannya. Pada situasi sulit seperti ini, terkadang hak akan kesehatan menjadi terpinggirkan. Hal ini bisa dimengerti dengan baik sejak bencana telah merusak fasilitas kesehatan sama halnya dengan banyaknya korban yang bertambah dan situasi chaos dimana orang-orang menjaga keamanan dirinya sendiri dan kenyamanan akan segala hal. Bagaimanapun, ini merupakan kewajiban bagi agensi kemanusiaan dan orang-orang yang tidak terkena bencana untuk menolong dan melindungi hak akan kesehatan pada orang-orang yang terkena bencana.

Namun, bagaimana dengan cerita ini?. Ilham (21 tahun), adalah mahasiswa kedokteran yang terkena langsung akan bencana tsunami. Kedua orang tuanya meninggal saat tsunami datang menghancurkan rumahnya. Pasca tsunami, dia tinggal di tenda, dimana kondisi kehidupan di tenda tidaklah nyaman. Ilham bergabung dengan 500 IDP (Internally Displaced Person) di daerah tersebut, dengan menggunakan fasilitas air dan sanitasi yang seadanya. Bagaimanapun, latrine sementara yang tidak adekuat, lingkungan yang tidak bersih, dan tenda yang penuh sesak, terpaksa ia terima. Sebagai mahasiswa kedokteran, dia menyadari akan pentingnya kebersihan dan gaya hidup yang sehat.

Sementara itu dilain tempat, beberapa penduduk sangat berlimpah dengan barang bantuan dan fasilitas. Mirisnya di tempat lain, beberapa tempat tinggal para IDP ini sama sekali tidak menerima bantuan. Ketidakseimbangan ini disebabkan minimnya koordinasi antar sesama organisasi dibidang kemanusiaan.

Cerita ini merupakan contoh dari disorganisasi pada fase awal dari tanggap darurat, yang akan membawa hak akan kesehatan menjadi terpinggirkan. Kita tidak bisa memalingkan penglihatan kita dari apa yang sebenarnya yang harus kita pelajari dari bencana baru-baru ini. Keseriusan dari refleksi pelajaran ini dapat melindungi hak akan kesehatan korban bencana selama bencana.

Dalam essai ini, tidaklah sedang membicarakan anggaran yang dialokasikan BRR melalui satker kesehatan dengan sejumlah nilai yang menggembirakan yaitu sebesar Rp. 321,48 milyar. Dengan anggaran sejumlah ini kita hanya bisa berharap pelayanan kesehatan kedepan tidak lagi hancur-hancuran seperti sekarang. Namun hitung-hitungan angka tanpa spesifikasi program yang komprehensif juga tak akan membuahkan hasil maksimal. Pelayanan kesehatan tidak hanya berkaitan dengan masalah kesehatan diri dan nutrisi, tetapi juga berkaitan dengan kualitas tenaga medis yang tidak hanya terukur dari seberapa tingginya skill, namun juga dari seberapa baiknya perilaku dalam memberikan pelayanan dan juga kesehatan lingkungan.

Setiap orang mempunyai hak untuk hidup, dengan martabat dan menghormati akan hak asasi manusia. Hak kesehatan dikenal pada banyak instrument legal internasional. Perluasan ini tidak hanya hak persamaan terhadap pelayanan kesehatan saja, tetapi juga determinan yang mendasari kesehatan, dimana semuanya terlibat dalam keseluruhan hak asasi manusia, seperti akses untuk mendapatkan air yang aman dan sanitasi yang adekuat, makanan, nutrisi dan perumahan, kondisi lingkugan yang sehat, akses kesehatan yang berkaitan dengan pendidikan dan informasi, dan sama sekali tidak ada diskriminasi dalam pengiriman dan penyaluran bantuan.

Pelayanan kesehatan dalah determinan kritis untuk bertahan pada fase awal bencana. Bencana selalu mempunyai efek yang sangat signifikan pada kesehatan masyarakat. Efek pada kesehatan masyarakat bisa dirasakan secara langsung (seperti luka, trauma psikologis,dll) maupun tidak langsung (seperti penyakit infeksi, malnutrisi dan komplikasi dari penyakit kronis). Efek tidak langsung biasanya berkaitan dengan faktor terkait, seperti inadekuatnya kuantitas dan kualitas air, sanitasi yang buruk, interupsi dalam penyaluran makanan, kebobrokan dalam pelayanan kesehatan, dan perpindahan penduduk dalam jumlah yang besar.

Selama respon darurat, ketika angka kematian biasanya meningkat atau akan terjadi demikian, prioritas pertama terhadap intervensi kemanusiaan harus berfokus pada kebutuhan hidup dasar, termasuk pelayanan kesehatan dasar. Tujuan dari respon ini adalah untuk mencegah dan mengurangi angka mortalitas dan morbiditas serta mempromosikan untuk kembali ke fase normal. Ketika kebutuhan hidup dasar telah dicapai, dan angka mortalitas telah menurun samapai ketingkat bawah, jangkauan komprehensif dari pelayanan kesehatan haruslah ditingkatkan. Melalui fase awal dari respon ini, pendekatan sistem kesehatan untuk mendesain, implementasi, monitoring dan evaluasi dari pelayanan akan terkontribusi untuk menjamin bahwa kebutuhan penting telah dicapai.

Prioritas terhadap intervensi kesehatan sangatlah tergantung dari tipe bencana dan efek yang ditimbulkannya. Didasari dari desain intervensi pada prinsip kesehatan masyarakat akan menjamin bahwa keuntungan sistem kesehatan terbesar diberikan pada semakin banyak orang. Prioritas intervensi kesehatan masyarakat meliputi penyaluran yang adekuat dari air yang aman, sanitasi, makanan dan tempat tinggal, kontrol penyakit infeksi, pelayanan klinis dasar dan surveillance terhadap penyakit. Pengembangan pelayanan klinis, termasuk pelayanan trauma pasca bencana diberikan dengan prioritas tertinggi sejalan dengan bencana yang berkaitan dengan banyaknya yang terluka. Akses terhadap pelayanan kesehatan ini haruslah didasari pada prinsip persamaan, menjamin persamaan akses sesuai dengan kebutuhan tanpa adanya diskriminasi yang justru akan membawa keeksklusifan pada kelompok tertentu.

Pelayanan kesehatan tidak hanya berkaitan dengan masalah kesehatan diri dan nutrisi, tetapi juga berkaitan dengan kualitas tenaga medis yang tidak hanya terukur dari seberapa tingginya skill, namun juga dari seberapa baiknya perilaku dalam memberikan pelayanan dan juga kesehatan lingkungan. Pembangunan perkotaaan, relokasi ataupun urbanisasi yang sedang gencar-gencarnya dilakukan, menuntut kebutuhan akan ahli kesehatan lingkungan yang dapat membantu mendeteksi, memperbaiki, mengontrol, maupun mencegah faktor-faktor yang ada di lingkungan yang berpotensial merusak kesehatan. Ini mencakup bebasnya lingkungan rumah, tanah dan fasilitas lainnya dari efek-efek kimia yang merusak, polusi, radiasi, kebisingan, dan sebagainya. Disamping itu, perlu juga koordinasi antara Depkes, Pemerintah, dan Donor, dalam meramu program-program yang tidak hanya dalam bentuk fisik saja tapi juga dalam bentuk kualitas. Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan pelatihan-pelatihan kepada para tim medis. Dan ada benarnya juga jika kualitas disiplin dan komitmen tim medis local terukur dari tingkat kesejahteraan. Maka kebijakan untuk menaikkan pendapatan mereka juga dapat dilihat sebagai bagian dari perbaikan kinerja secara keseluruhan.

Yang perlu digarisbawahi dalam hal ini adalah hak asasi akan kesehatan akan bisa dijamin jika populasi terlindungi. Tanggung jawab professional akan sistem pelayanan kesehatan haruslah benar-benar terlatih dan berkomitmen kepada prinsip etik universal dan standar professional. Ketika ini berjalan, sistem tempat mereka bekerja harus didesain sedemikian rupa untuk memenuhi standar minimum kebutuhan. Untuk mendukung hal ini, Negara ini musti didorong untuk mewujudkan dan menjamin kondisi keamanan dan stabilitas. Pada saat konflik bersenjata; penduduk, rumah sakit dan fasilitas kesehatan; tidaklah menjadi objek untuk diserang, dan staff medis mempunyai hak untuk dihargai. Ingat, Kebutuhan akan sehat tidak hanya diperoleh dengan cara hidup sehat, tapi juga dengan adanya pelayanan kesehatan. Adalah tugas negara untuk membuat rakyatnya sehat dengan membuka akses kesehatan secara maksimal. Kesempatan untuk mendapat pelayanan kesehatan dipandang sebagai hak paling asasi dari rakyat. Maka tidak boleh tidak, pemerintah harus menyediakan rumah sakit, dokter, perawat, obat-obatan, perlengkapan serta pelayanan lainnya dengan mutu dan standar yang optimum. Dan ingatlah juga, prevention is much better than curative; pencegahan adalah hal yang lebih baik daripada pengobatan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: